Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan peta jalan untuk menjadi payung hukum, bagi pengembangan artificial intellegence (AI), pengembangan ekosistem semikonduktor, serta teknologi untuk inovasi produk keuangan nasional.

Hal itu diutarakannya di acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Airlangga menjelaskan, peta jalan AI didesain untuk mendukung layanan keuangan digital melalui otomasi, analitik cerdas, deteksi fraud, dan scoring credit alternatif yang membuka akses inklusif bagi masyarakat luas.

“Kami juga tengah menyiapkan peta jalan pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi baru, sebagai payung hukum yang diharapkan dapat mendorong inovasi produk keuangan seperti dompet digital, tokenisasi aset, dan smart contract," kata Airlangga, Kamis, 30 Oktober 2025.

[Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers peluncuran ALFI Convex 2025, di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025]

Dia menjelaskan, dukungan pemerintah terhadap pengembangan teknologi inovasi keuangan, dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap produk-produk keuangan digital.

Contohnya seperti pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang telah menjangkau pelaku usaha, termasuk warung kecil, dengan total mencapai sebanyak 56 juta pengguna. Dimana sekitar 93 persennya merupakan pelaku usaha UMKM.

“Ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah tumbuh secara organik dari masyarakat,” ujar Airlangga.

Meski demikian, Airlangga mengingatkan bahwa peluang besar itu juga memunculkan tantangan terkait keamanan sistem pembayaran. Di sisi lain, tingkat literasi digital masyarakat serta kepercayaan masyarakat juga menjadi tantangan yang perlu diatasi pemerintah, agar inovasi keuangan digital dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Sampai sejauh ini, lanjut Airlangga, pemerintah telah menerbitkan Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital, yang menjadi pedoman pengembangan sektor digital ke depan dengan enam pilar utama. Kemudian, pemerintah juga meluncurkan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), yang memperluas akses layanan keuangan formal hingga pelosok negeri.

Ke depannya, selain mengembangkan peta jalan AI dan teknologi baru, pemerintah juga terus mendorong pengembangan data center. Tujuannya agar data strategis utama yang terkait layanan publik dan transaksi keuangan digital, tetap dapat tersimpan di wilayah Indonesia.

“Tentunya ini guna menjamin kedaulatan data, namun juga transfer data yang bertanggung jawab kepada negara-negara ataupun perusahaan-perusahaan,” ujarnya.