Bisnis.com, JAKARTA — Produsen kendaraan listrik asal Vietnam, VinFast, mencatat lonjakan penjualan signifikan untuk segmen sepeda motor listrik pada kuartal III/2025, menyusul kebijakan pemerintah Vietnam yang akan melarang motor berbahan bakar bensin di pusat Kota Hanoi mulai pertengahan 2026.

Adapun, VinFast melaporkan telah mengirim lebih dari 120.000 unit kendaraan listrik dua roda sepanjang kuartal III/2025, naik 73% (quarter-on-quarter) dibandingkan kuartal sebelumnya. Capaian ini bahkan melampaui total penjualan VinFast pada paruh pertama tahun ini.

Secara keseluruhan, VinFast menjual sebanyak 234.536 unit skuter listrik dan sepeda listrik selama 9 bulan pertama 2025, melonjak 489% secara tahunan. Pertumbuhan pesat ini mencerminkan peningkatan permintaan kendaraan ramah lingkungan di tengah transisi menuju mobilitas bebas emisi.

Selain kendaraan roda dua, VinFast juga melaporkan telah menjual 38.195 unit mobil listrik pada kuartal III/2025. Secara kumulatif, total pengiriman mobil listrik VinFast selama 9 bulan pertama tahun ini mencapai 110.362 unit. Perusahaan menargetkan dapat mengirim hingga 200.000 unit kendaraan listrik sepanjang 2025.

Sebelumnya, kebijakan larangan sepeda motor bensin diumumkan oleh Perdana Menteri Pham Minh Chinh pada Juli 2025. Aturan tersebut melarang kendaraan bermotor berbahan bakar fosil beroperasi di pusat Hanoi mulai pertengahan 2026, sebagai bagian dari langkah besar pemerintah untuk menekan polusi udara di ibu kota. Pemerintah juga berencana memperluas pembatasan motor bensin tersebut secara nasional pada 2028.

Namun, kebijakan ini menuai kekhawatiran dari sejumlah pihak, termasuk pemerintah Jepang dan produsen besar asal negara tersebut, seperti Honda, Yamaha dan Suzuki. Mereka memperingatkan bahwa rencana pelarangan itu dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengganggu pasar sepeda motor Vietnam yang bernilai sekitar US$4,6 miliar, yang saat ini didominasi oleh Honda.

Baca Juga

Kedutaan Besar Jepang dan Asosiasi Sepeda Motor Vietnam telah mendesak pemerintah agar menerapkan peta jalan elektrifikasi secara bertahap, guna memberikan waktu bagi pelaku industri melakukan penyesuaian. Pendekatan transisi dinilai lebih realistis untuk menjaga stabilitas sektor otomotif nasional.

Pasalnya, pasar motor Vietnam menjadi salah satu yang terbesar di dunia, dengan nilai sekitar US$4,6 miliar pada 2025, menurut firma riset Mordor Intelligence. Tingkat kepemilikan sepeda motor di negara berpenduduk lebih dari 100 juta jiwa atau sekitar 80%, angka itu termasuk yang tertinggi di dunia.

Asosiasi Produsen Sepeda Motor di Vietnam yang dipimpin Honda, serta menaungi Yamaha dan Suzuki juga menyampaikan kekhawatiran serupa. 

"Kebijakan tersebut dapat menyebabkan gangguan produksi dan risiko kebangkrutan bagi perusahaan dalam rantai pasokan," tulis Asosiasi dalam suratnya untuk pemerintah Vietnam, mengutip Reuters, Kamis (23/10/2025).

Para produsen memperkirakan kebijakan tersebut bisa berdampak terhadap ratusan ribu tenaga kerja, hampir 2.000 dealer dan sekitar 200 pemasok komponen. Mereka meminta pemerintah Vietnam menyediakan masa transisi minimal 2-3 tahun agar perusahaan dapat beradaptasi.