Jumat, 21 November 2025 | 11:38 WIB

Beberapa hari lalu dunia maya ramai oleh netizen memperbincangkan tentang wacana Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) untuk memblokir Cloudflare. Alasannya, berdasarkan rilis dari situs Komdigi.go.id bahwa Cloudflare dianggap sebagai pihak yang ‘membackup’ atau memfasilitasi situs judi.

Sebab, menurut klaim Kemenkomdigi dalam rilis tersebut 76 persen dari 10 ribu data sampling situs judi memanfaatkan situs penyedia layanan infrastruktur web itu termasuk untuk penyamaran alamat IP dan mempercepat perpindahan domain untuk menghindari pemblokiran konten.

Alasan lainnya yang mendorong Kemenkomdigi untuk segera membanned Cloudflare adalah bahwa mereka masuk dalam 25 platform global yang diminta untuk segera mengurus pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Perusahan asal California, Amerika Serikat tersebut dianggap belum memenuhi kewajiban administratif untuk beroperasi di Indonesia. 

Baca Juga

LPBINU, LAZISNU, dan LKNU Cirebon Luncurkan Program NU Hijau di Hari Santri 2025

Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Komdigi itu baik. Lewat PSE, pemerintah bisa mengambil kendali penuh dalam Mekanisme formal alias jalur resmi sesuai undang-undang untuk meminta penghapusan konten illegal macam kasus penipuan, pencucian uang, radikalisme, pornografi anak, hingga judi. Sebagai anggota PSE, Komdigi bisa memaksa Cloudflare bertanggung jawab atas konten bermasalah.

Dilansir dari artikel Kompas.com yang berjudul “Komdigi Ancam Blokir Cloudflare di Indonesia” pertanggal 20 November 2025 yang menyatakan bahwa pihak Komdigi memberi waktu tenggat selama 14 hari untuk Cloudflare segera memenuhi persyaratan dan melakukan pendaftaran dalam tempo 14 hari kerja. Bila tidak dilakukan maka seluruh akses layanan Cloudflare diputus secara sepihak. 

Nah, tentunya banyak yang bertanya-tanya lantas apabila Cloudflare tidak melaksanankan tuntutan Komdigi apa dampaknya bagi netizen Indonesia? Yang pasti situs media social seperti X (dahulu Twitter) tidak dapat diakses, begitu pula situs website produktivitas seperti ChatGPT, Canva, Dropbox, Wikipedia bahkan situs-situs pemerintah daerah, hingga situs BUMN/Danantara masih banyak yang menggunakan layanan Cloudflare juga akan sulit untuk diakses. 

Cloudflare menjadi salah satu perusahaan infrastruktur web terbesar karena kehandalannya dalam menyediakan layanan situs website lebih cepat, aman dari serangan cyber, dan juga penyedia DNS yang handal—terbukti dengan banyak digunakan oleh situs-situs besar di dunia, tanpa kehadirannya, Internet di Indonesia bisa mengalami “kiamat sugro”. 

Baca Juga

Tata Cara Shalat Hajat Lengkap dengan Bacaan Niat dan Doa 

Padahal belum lama Cloudflare sempat down efeknya banyak orang yang mengeluh karena tidak bisa produktif bekerja dan mengumpulkan tugas karena mayoritas banyak yang sudah mengandalkan situs ChatGPT dan Canva sebagai Productivity Tools atau Software as a Service (SaaS) yakni perangkat lunak berbasis cloud yang digunakan lewat internet yang mudah, murah, dan bisa diakses dengan browser—yang mengandalkan mobilitas tinggi dan ringan digunakan.

Ini kan akhirnya bila tidak produktif bisa mengganggu perekonomian di Indonesia. Ingat, seperlima situs di dunia atau 20 persen menggunakan fitur dari Cloudflare. 

Pernyataan Komdigi bahwa Cloudflare melindungi situs judi kurang tepat. Sebab, semua orang bisa menggunakan jasa perusahaan tersebut secara gratis dan banyak dipakai mulai dari pelaku umkm sampai organisasi. Website pcnudepok.com milik PCNU Kota Depok juga memanfaatkan Cloudflare sehingga informasi mengenai kegiatan organisasi bisa tersebar secara tidak langsung tentu berkat saja penyedia layanan perusahan tersebut. 

Harapannya, Kemenkomdigi dapat berkoordinasi dengan Cloudflare untuk mencari solusi atas masalah judi online dan kejahatan siber lainnya, tanpa perlu mengancam pemutusan layanan secara menyeluruh. 

Handy Fernandy, Kaprodi Sistem Informasi Unusia sekaligus Ketua Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama NU Kota Depok