Transaksi QRIS Kalahkan Kartu Kredit, Capai 56 Juta Pengguna - SindoNews
2 min read
Transaksi QRIS Kalahkan Kartu Kredit, Capai 56 Juta Pengguna
Kamis, 16 Oktober 2025 - 17:01 WIB
Menko Airlangga menyebutkan penggunaan QRIS kini telah melampaui transaksi kartu kredit di dalam negeri. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, bahwa pemerintah berkomitmen kuat untuk memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard ( QRIS ) lintas negara sebagai bagian dari kerja sama Local Currency Transaction (LCT).
"Diharapkan dengan LCT, transaksi menggunakan QRIS sudah bisa dilakukan di luar negeri. Penggunaan QRIS kini menyalip kartu kredit , dengan pengguna mencapai 56 juta,” ujar Menko Airlangga dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Airlangga menilai ekspansi QRIS ini menjadi bukti nyata transformasi ekonomi digital Indonesia yang semakin kuat. Pemerintah terus memperluas kerja sama LCT dengan sejumlah negara, termasuk Malaysia, Thailand, Jepang, Cina, Korea, dan Uni Emirat Arab.
Baca Juga: 5 Negara Pengguna QRIS, Sistem Pembayaran RI yang Sempat Diprotes AS
Menurut Airlangga, perluasan QRIS lintas negara memiliki manfaat ganda. Tidak hanya memudahkan wisatawan dan pelaku UMKM dalam bertransaksi, tetapi juga secara strategis memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah tanpa harus bergantung pada Dolar AS.
Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah menjadikan ekonomi digital sebagai pendorong pertumbuhan baru. Airlangga juga menyoroti pertumbuhan pesat sektor digital Indonesia.
“Ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat, nilainya mencapai 150 miliar dolar AS,” ungkapnya.
Baca Juga: Resmi, Warga Indonesia ke Jepang Kini Bisa Belanja Pakai QRIS
Pertumbuhan sektor digital ini, jelasnya, juga tercermin dari melonjaknya bisnis logistik dan pergudangan yang naik delapan persen, atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan ini memperkuat peran teknologi pembayaran sebagai fondasi ekonomi baru.
Dengan demikian, Airlangga menilai kebijakan QRIS lintas negara merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Pemerintah menargetkan ekonomi nasional tumbuh hingga tujuh persen dalam jangka menengah dengan mendorong sektor-sektor inovatif berbasis digital.
"Diharapkan dengan LCT, transaksi menggunakan QRIS sudah bisa dilakukan di luar negeri. Penggunaan QRIS kini menyalip kartu kredit , dengan pengguna mencapai 56 juta,” ujar Menko Airlangga dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Airlangga menilai ekspansi QRIS ini menjadi bukti nyata transformasi ekonomi digital Indonesia yang semakin kuat. Pemerintah terus memperluas kerja sama LCT dengan sejumlah negara, termasuk Malaysia, Thailand, Jepang, Cina, Korea, dan Uni Emirat Arab.
Baca Juga: 5 Negara Pengguna QRIS, Sistem Pembayaran RI yang Sempat Diprotes AS
Menurut Airlangga, perluasan QRIS lintas negara memiliki manfaat ganda. Tidak hanya memudahkan wisatawan dan pelaku UMKM dalam bertransaksi, tetapi juga secara strategis memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah tanpa harus bergantung pada Dolar AS.
Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah menjadikan ekonomi digital sebagai pendorong pertumbuhan baru. Airlangga juga menyoroti pertumbuhan pesat sektor digital Indonesia.
“Ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat, nilainya mencapai 150 miliar dolar AS,” ungkapnya.
Baca Juga: Resmi, Warga Indonesia ke Jepang Kini Bisa Belanja Pakai QRIS
Pertumbuhan sektor digital ini, jelasnya, juga tercermin dari melonjaknya bisnis logistik dan pergudangan yang naik delapan persen, atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan ini memperkuat peran teknologi pembayaran sebagai fondasi ekonomi baru.
Dengan demikian, Airlangga menilai kebijakan QRIS lintas negara merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Pemerintah menargetkan ekonomi nasional tumbuh hingga tujuh persen dalam jangka menengah dengan mendorong sektor-sektor inovatif berbasis digital.
(akr)