Genjot ekonomi digital, Tiongkok atur harga internet - Topik

Gig economy Tiongkok | dok: gov.cn

Kantor Informasi Dewan Negara Tiongkok, The State Council Information Office of China (SCIO) melaporkan Tiongkok telah mengatur praktik penetapan harga platform internet sebagai upaya memperkuat tata kelola ekonomi digital. Kebijakan ini diumumkan pada Sabtu dan diarahkan untuk mendorong inovasi sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi platform yang sehat. Pemerintah menilai regulasi diperlukan agar persaingan tetap adil dan berkelanjutan.

Peraturan tersebut diterbitkan secara bersama oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar, serta Administrasi Ruang Siber Tiongkok. Kolaborasi lintas lembaga ini menegaskan keseriusan China dalam membenahi ekosistem platform digital. Fokus utama diarahkan pada transparansi dan koordinasi kebijakan.

Dalam aturan baru ini, pemerintah menetapkan pedoman yang lebih jelas terkait perilaku penetapan harga oleh operator platform dan para pedagang. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk mencegah praktik tidak sehat yang merugikan pelaku usaha lain. Dengan demikian, iklim persaingan diharapkan menjadi lebih setara.

"Aturan tersebut juga memperkuat perlindungan terhadap hak penetapan harga independen para pedagang dengan secara eksplisit melarang operator platform untuk memberlakukan pembatasan yang tidak wajar atau melampirkan persyaratan yang tidak dapat dibenarkan pada keputusan penetapan harga para pedagang," tulis SCIO dalam laporan resminya, seperti dilansir topik.id, Senin (22/12/2025).

Regulasi ini juga menekankan perlindungan terhadap hak penetapan harga independen bagi pedagang. Operator platform dilarang memberlakukan pembatasan yang tidak wajar atau menyertakan syarat yang tidak dapat dibenarkan. Langkah ini bertujuan mencegah dominasi platform besar atas mitra usaha kecil.

Selain melindungi pedagang, aturan ini turut memperkuat perlindungan konsumen. Pemerintah mewajibkan pelabelan harga yang jelas serta transparansi dalam mekanisme harga dinamis dan terdiferensiasi. Konsumen diharapkan memperoleh informasi yang lebih jujur dan mudah dipahami.

"Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen yang sah dengan lebih baik melalui penegakan pelabelan harga yang jelas, mendorong transparansi dalam mekanisme penetapan harga yang dinamis dan terdiferensiasi, serta mengatur layanan seperti pembayaran tanpa kata sandi, perpanjangan otomatis, dan pemotongan yang tidak diminta untuk melindungi hak konsumen atas informasi dan pilihan," ungkap SCIO dalam laporan itu.

Peraturan tersebut juga mengatur layanan digital tertentu yang kerap menimbulkan keluhan. Praktik seperti pembayaran tanpa kata sandi, perpanjangan otomatis, dan pemotongan yang tidak diminta akan diawasi lebih ketat. Tujuannya untuk melindungi hak konsumen atas informasi dan kebebasan memilih.

Aturan penetapan harga platform internet ini akan mulai berlaku pada 10 April 2026. Otoritas terkait mewajibkan operator platform utama melakukan inspeksi mandiri sesuai standar yang ditetapkan. Pemerintah akan memantau implementasi guna memastikan kepatuhan dan efektivitas kebijakan.

"Peraturan ini akan mulai berlaku pada tanggal 10 April 2026. Otoritas terkait akan mewajibkan operator platform utama untuk melakukan inspeksi mandiri sesuai dengan standar peraturan untuk memastikan implementasi yang tepat," tutup laporan tersebut.