Proses produksi mobil listrik IONIQ 5 di pabrik utama Hyundai di Ulsan, Korea Selatan. (Foto: Getty Images/Cho Seong-joon)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

Wacana pemerintah mencabut insentif kendaraan listrik mulai tahun depan berpotensi jadi “rem mendadak” bagi industri yang belum sempat tancap gas. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengingatkan, pasar mobil listrik nasional masih rapuh dan sangat bergantung pada stimulus negara.

Ibrahim menilai, industri kendaraan listrik di Indonesia belum punya pijakan kuat, masih berkutat menentukan segmen pasar, harga ideal, hingga strategi pemasaran efektif di tengah daya beli yang belum pulih.

“Ini masih masa pertumbuhan. Pengusaha mobil listrik masih memilah-milah pasar mana yang harus dioptimalkan, mobil merek apa, dan harganya berapa,” ujarnya, dikutip Rabu (31/12/2025).

Dia bilang, lain cerita dengan industri kendaraan berbahan bakar fosil yang sudah jauh lebih matang. Produsen mobil konvensional sudah lebih adaptif menghadapi tekanan ekonomi karena mampu menurunkan harga dan mengatur strategi tanpa bergantung penuh pada insentif.

Baca Juga:

Menurut Ibrahim, penghapusan insentif dan penyamaan pajak dengan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) berpotensi membuat mobil listrik kehilangan satu-satunya daya tarik utamanya, harga murah.

“Kalau insentif dihilangkan dan pajaknya disamakan dengan mobil berbahan bakar fosil, kemungkinan besar harganya lebih mahal sehingga akan ditinggalkan,” katanya.

Ia juga mengingatkan, dampak kebijakan tersebut terhadap konsumsi BBM nasional. Ketika harga mobil listrik melonjak, masyarakat dinilai akan kembali ke kendaraan berbahan bakar minyak, di saat fluktuasi harga minyak global masih dipengaruhi ketegangan geopolitik.

“Semoga wacana ini tidak jadi karena perkembangan Indonesia masih belum stabil. Kita masih butuh insentif agar masyarakat beralih dari bahan bakar fosil ke listrik,” ujarnya.

Baca Juga:

Ibrahim menegaskan, insentif adalah “tulang penyangga” pada fase awal adopsi kendaraan listrik. Pencabutan idealnya dilakukan setelah pasar terbentuk dan kebutuhan tumbuh secara alami, bukan saat industri masih mencari bentuk. “Pertama insentif dulu, baru setelah itu menjadi kebutuhan,” tegasnya.

Ia menilai, pengguna mobil listrik saat ini masih terbatas pada kelompok tertentu. Jika insentif dicabut terlalu dini, transisi energi justru berpotensi mundur beberapa langkah.

“Ada persiapan, pertumbuhan, perkembangan, sampai akhirnya dewasa. Pada saat sudah dewasa, barulah pemerintah mencabut insentif,” ujarnya.

Asal tahu saja, pemerintah memang melempar wacana penghapusan insentif otomotif mulai tahun depan, dengan alasan anggaran akan dialihkan untuk pengembangan proyek mobil nasional. Namun kebijakan ini muncul saat penjualan mobil masih lesu, sementara kontribusi industri otomotif terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja terbilang signifikan.

Baca Juga:

Penghapusan insentif diperkirakan tak hanya menaikkan harga mobil listrik, tetapi juga berdampak pada kendaraan hybrid hingga LCGC, di tengah kondisi industri yang justru masih membutuhkan dukungan negara.