Jakarta, VIVA – Percepatan transformasi digital kini semakin menjadi fokus di berbagai sektor, termasuk dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di tengah tuntutan transparansi anggaran serta efisiensi belanja negara dan daerah, pemanfaatan platform digital dinilai mampu menghadirkan sistem yang lebih terukur, terdokumentasi, dan akuntabel. 

Sejumlah pemangku kepentingan menilai digitalisasi pengadaan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk memperkuat fondasi pengelolaan keuangan publik.

Hal tersebut menjadi salah satu sorotan dalam penyelenggaraan Mbizmarket Award di Yogyakarta, 29 Januari 2026. Ajang ini digelar sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah, rumah sakit, serta pemangku kepentingan pengadaan yang dinilai memiliki komitmen dalam mendorong transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara digital. 

Acara penghargaan tersebut dihadiri 10 pemerintah provinsi dan 27 pemerintah kabupaten/kota dari berbagai wilayah di Indonesia, serta perwakilan kementerian, lembaga, rumah sakit, BUMD, perbankan, dan mitra strategis pengadaan.

“Mbizmarket Award bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk pengakuan atas komitmen dan konsistensi para pelaku pengadaan dalam mendorong transformasi digital. Ini adalah hasil kolaborasi yang harus kita jaga dan tingkatkan bersama,” kata Andhie Saad, CCO/COO Mbizmarket, sebagaimana dikutip dari siaran pers, Rabu, 4 Februari 2026.

CEO & Co-Founder Mbizmarket, Ryn M. R. Hermawan, menegaskan peran perusahaannya sebagai mitra resmi lokapasar LKPP RI. “Sejak 2023, ini menjadi agenda tahunan kami untuk mengapresiasi para penggerak transformasi pengadaan digital, dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kementerian, lembaga, hingga RSUD," ungkap Ryn.

"Ke depan, kami akan terus menghadirkan inovasi dan fitur yang sejalan dengan regulasi LKPP RI agar pengadaan digital semakin mudah dan berdampak,” sambungnya. 

Dalam ajang tersebut, sejumlah daerah dan institusi memperoleh penghargaan dalam berbagai kategori, antara lain Digital Procurement Champion Award, Best Adoption of Government Marketplace Award, Best Digital Governance in Procurement Award, Fastest Digital Procurement Implementation Award, serta Digital Payment Support yang melibatkan sejumlah Bank Pembangunan Daerah.

Dari sisi pengguna, pemerintah daerah menilai sistem digital memberikan efisiensi signifikan. “Dulu proses pengadaan terasa rumit karena banyak berkas fisik yang harus disiapkan. Dengan Mbizmarket, seluruh persyaratan dan dokumen sudah tersedia dalam sistem sehingga proses belanja menjadi jauh lebih cepat, praktis, dan efisien,” kata Suharsono, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Kutai Barat. 

Pandangan serupa disampaikan sektor layanan kesehatan. "Sistem ini memudahkan proses pengadaan dan mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah sakit," kata Dr. Suwarta Yuddin Pande selaku Direktur RSUD Nene Mallomo, Sidrap, Sulawesi Selatan.

Dari regulator, LKPP RI juga menyoroti aspek tata kelola data. “Kami sangat terbantu. Kontribusinya nyata dalam menggerakkan digitalisasi pengadaan, termasuk dengan turun langsung ke daerah untuk memperkenalkan belanja pemerintah secara digital. Digitalisasi ini penting agar negara memiliki data belanja yang akurat, mendukung PDN dan UMKM, serta mencegah kebocoran anggaran,” ungkap Yulianto Prihandoyo, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP RI. 

Ia menambahkan penerapan master data pada Katalog Elektronik Versi 6 bertujuan meningkatkan keandalan informasi produk, spesifikasi, dan harga, serta mendorong mitra lokapasar terus meningkatkan kualitas layanan. Yulianto juga menegaskan capaian yang dirayakan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan Mbizmarket sebagai mitra lokapasar LKPP RI, yang perlu diperkuat melalui pembinaan berkelanjutan.

Ke depan, pelaku pengadaan berharap integrasi lokapasar dalam Katalog Versi 6 dapat mendukung penerapan ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan) secara konsisten dan terstandar.