VIVA – Iran dilaporkan secara diam-diam memperoleh satelit mata-mata buatan China pada akhir tahun 2024 yang memungkinkan mereka menargetkan pangkalan militer AS di seluruh Timur Tengah selama perang Iran-AS dan Israel pecah baru-baru ini, demikian dilaporkan Financial Times pada hari Rabu, 15 April 2026.

Laporan tersebut mengungkap penggunaan satelit militer Iran untuk memantau sejumlah pangkalan strategis Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah menjelang dan sesudah rangkaian serangan drone dan rudal pada Maret lalu.

Lokasi yang dipantau tersebar di delapan negara, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, Kuwait, Oman, Yordania, Bahrain, dan Djibouti. Area tersebut mencakup pangkalan militer AS serta sejumlah infrastruktur penting, menurut laporan FT.

Satelit yang digunakan dikenal sebagai TEE-01B -- yang dibangun dan diluncurkan oleh perusahaan China Earth Eye Co, diperoleh oleh Angkatan Udara Garda Revolusi Islam setelah diluncurkan ke luar angkasa dari China, kata laporan itu, mengutip dokumen militer Iran yang bocor.

Komandan militer Iran mengarahkan satelit tersebut untuk memantau situs-situs militer utama AS, kata surat kabar itu, mengutip daftar koordinat yang diberi cap waktu, citra satelit, dan analisis orbit. Gambar-gambar tersebut diambil pada bulan Maret sebelum dan sesudah serangan drone dan rudal di lokasi-lokasi tersebut, kata FT.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, IRGC menerima akses ke stasiun bumi komersial yang dioperasikan oleh Emposat, penyedia layanan kontrol dan data satelit yang berbasis di Beijing dengan jaringan yang membentang di Asia, Amerika Latin, dan wilayah lain, menurut laporan tersebut.

"Iran sangat membutuhkan kemampuan yang disediakan asing ini selama perang ini, karena memungkinkan Garda Revolusi Islam untuk mengidentifikasi target lebih awal dan memeriksa keberhasilan serangannya," kata Nicole Grajewski, ahli Iran di Universitas Sciences Po, kepada Financial Times.

Ia juga menekankan bahwa fungsi satelit tersebut tidak bersifat sipil. "Satelit ini jelas digunakan untuk tujuan militer, karena dioperasikan oleh Angkatan Udara Garda Revolusi Islam dan bukan program luar angkasa sipil Iran," ujarnya.

Laporan itu menyebut satelit tersebut sempat merekam gambar Pangkalan Udara Pangeran Sultan di Arab Saudi pada 13, 14, dan 15 Maret. Pada 14 Maret, Presiden AS Donald Trump mengatakan pesawat AS di pangkalan itu telah terkena serangan, dengan lima pesawat pengisian bahan bakar Angkatan Udara dilaporkan mengalami kerusakan.

Menurut laporan tersebut, satelit itu juga memantau Pangkalan Udara Muwaffaq Salti di Yordania dan lokasi-lokasi di dekat pangkalan angkatan laut Armada Kelima AS di Manama, Bahrain, dan bandara Erbil, Irak, sekitar waktu serangan yang diklaim oleh IRGC terhadap fasilitas di daerah-daerah tersebut.

Melansir Reuters, baik Gedung Putih, CIA, Pentagon, serta kementerian luar negeri China, kementerian pertahanan, dan kedutaan besarnya di Washington belum bersedia menanggapi isi laporan tersebut. Earth Eye Co dan Emposat juga tidak segera menanggapi pertanyaan Reuters.

FT mengatakan Gedung Putih tidak berkomentar tentang hubungan antara Emposat dan IRGC, tetapi seorang juru bicara merujuk pada komentar yang dibuat Presiden AS Donald Trump pada akhir pekan ketika ia memperingatkan bahwa China akan menghadapi "masalah besar" jika menyediakan sistem pertahanan udara kepada Iran.

Ketika ditanya tentang masalah ini, kedutaan besar China di Washington mengatakan kepada FT: "kami dengan tegas menentang pihak-pihak terkait yang menyebarkan disinformasi spekulatif dan insinuatif terhadap China."\

Pemerintah China sebelumnya telah menegaskan tidak menyuplai senjata untuk perang ke Iran sehingga ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengenakan tarif tambahan 50 persen ke China tidak tepat.

"China selalu bertindak bijaksana dan bertanggung jawab dalam ekspor produk militer, dan menerapkan kontrol ketat sesuai dengan hukum dan peraturan China tentang pengendalian ekspor dan kewajiban internasional yang berlaku. Laporan media terkait sepenuhnya dibuat-buat," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Selasa.