Aduan warga di aplikasi JAKI yang hasilnya ditindaklanjuti dengan foto editan artificial intelligence (AI) berbuntut panjang. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil langkah untuk mencopot lurah hingga pejabat di wilayah Kalisari, Jakarta Timur.

Adapun unggahan aduan warga di aplikasi JAKI ini awalnya viral di media sosial. Laporan warga tersebut terkait adanya parkir liar di sebuah perumahan kawasan Jakarta Timur.

Foto yang dilaporkan memperlihatkan sejumlah mobil parkir di tepi jalan. Kemudian ada seorang petugas berbaju oranye berdiri di lokasi.

Pengunggah foto kemudian menempelkan foto hasil laporan di JAKI. Foto dari tindak lanjut laporan memperlihatkan deretan mobil parkir sudah tidak ada. Namun sudut pandang foto tidak ada perubahan. Hanya saja pakaian petugas sedikit berbeda. Karena hal itu, pengunggah foto melaporkan foto AI dipakai untuk merespons keluhan warga.

"Sejauh dicek demikian (benar pakai foto AI), sesuai yang ditemukan Diskominfotik dan Biro Pemerintahan," kata Prastowo saat dihubungi, Minggu (5/4/2026). Prastowo menjawab pertanyaan terkait kebenaran foto AI yang dipakai untuk merespons laporan warga.

Viral di Threads aduan parkir liar di Pasar Rebo, Jakarta Timur, diduga dibalas pakai foto hasil AI. Unggahan ini mendapatkan respon dari Pemprov DKI. Foto: Threads

Tampilkan selengkapnya

Pemprov Jakarta pun mengambil langkah terkait kasus itu. Terkini, Gubernur Jakarta Pramono Anung mencopot lurah hingga 2 Kasi Kalisari. Berikut ulasannya dirangkum detikcom.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membebastugaskan sejumlah pejabat di wilayah Kalisari, Jakarta Timur, buntut unggahan laporan foto berbasis AI dalam aplikasi JAKI. Pramono menegaskan pencopotan jabatan tersebut bukan pemecatan, melainkan bagian dari pembinaan.

"Dibebastugaskan itu artinya dari jabatan yang dia sandang saat ini. Kebetulan di Kalisari itu bu lurah kami bebaskan dari jabatan lurahnya untuk dilakukan pembinaan," kata Pramono di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Selain lurah, pejabat lain yang turut dibebastugaskan yakni kepala seksi (kasi) ekonomi pembangunan dan kepala seksi pemerintahan. Kebijakan ini diambil setelah kasus unggahan foto yang dinilai tidak sesuai kondisi lapangan mencoreng wajah pelayanan publik di Jakarta.

"Memang itu betul-betul mencoreng wajah Jakarta dan kami, saya, sebagai gubernur tidak mau itu terulang kembali," ungkapnya.

Namun demikian, Pramono menegaskan tidak ingin mematikan karier aparatur sipil negara (ASN) yang bersangkutan. Ia memastikan mereka tetap akan dibina agar bisa kembali bekerja lebih baik ke depannya.

"Tapi saya juga tidak mau menghilangkan karier seseorang. Setelah nanti dibina menjadi lebih baik, kita kasih kesempatan untuk bisa berkarya lebih baik," ujarnya.

Pramono juga menggelar town hall meeting bersama jajaran petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), lurah, camat hingga wali kota di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, menindaklanjuti kasus itu. Pramono mengatakan ada tiga petugas PPSU yang diberi sanksi surat peringatan pertama atau SP1 terkait penggunaan foto AI di JAKI.

"Ada tiga orang yang sudah mendapatkan SP1. Tadi secara pribadi saya temui dan saya sampaikan ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka kalau masih ingin bekerja di DKI Jakarta," kata Pramono di TIM, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Dia menegaskan pelanggaran serupa tak boleh terjadi lagi. Dia mengatakan Pemprov DKI tak akan ragu menjatuhkan sanksi lebih berat.

"Kalau sampai diulang kembali, pasti kami mengambil tindakan yang lebih tegas," ujarnya.

Pramono meminta pembenahan sistem dan tata kelola PPSU agar lebih transparan. Dia menyoroti kasus PPSU membalas laporan warga dengan foto rekayasa AI di Kalisari, Jakarta Timur.

"Tidak ada ruang untuk itu terulang kembali. Kita perbaiki sistem dan tata kelola yang lebih baik, transparan, terbuka," ujarnya.

Pramono mengingatkan seluruh jajaran Pemprov DKI tidak bekerja menyenangkan pimpinan. Dia meminta petugas bekerja untuk warga.

"Saya minta tidak boleh lagi hanya sekadar menyenangkan pimpinan, tapi kerja riil di lapangan," ucapnya.

Dia mengatakan petugas PPSU merupakan ujung tombak pelayanan publik. Menurutnya, wajah Jakarta ditentukan oleh kinerja para petugas di lapangan.

"PPSU adalah ujung tombak dari wajah Jakarta. Kita tidak bisa kerja sendirian, harus terkoordinasi dengan baik," ucapnya.

Pemprov DKI juga akan memperbaiki sistem pelaporan. Termasuk, katanya, mekanisme pengunggahan hasil kerja PPSU agar tidak disalahgunakan.

"Masukan, saran, kritik dari publik itu adalah obat yang menguatkan kita untuk terus memperbaiki diri," ujarnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Tonton juga video "3 Petugas PPSU Kena SP1 Buntut Laporan JAKI Dibalas Foto AI"