Ilustrasi. Presentasi di ruang konferensi.(Desain: inilah.com/inu)

Skandal global pemalsuan data riset berbasis kecerdasan buatan (AI) yang marak belakangan ini memantik alarm keras di Tanah Air. 

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengambil langkah tegas untuk membentengi integritas sains nasional dengan memberlakukan regulasi pengawasan berlapis tanpa pandang bulu.

Kepala BRIN, Arif Satria, menegaskan bahwa kemudahan teknologi AI kini menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ia mempercepat inovasi, namun di sisi lain, rentan disalahgunakan untuk manipulasi akademik.

"Teknologi AI seharusnya menjadi akselerator inovasi, bukan alat untuk memalsukan data dan eksperimen generatif demi mengejar metrik publikasi secara instan," ujar Arif di Jakarta, Sabtu (30/5). 

Ia menambahkan bahwa rentetan skandal global ini adalah momentum krusial bagi Indonesia untuk merumuskan batasan etis penggunaan AI dalam sains.

SOP Universal

Demi menyapu bersih potensi "riset bodong", BRIN tak hanya memperketat pengawasan pada kemitraan global, tetapi juga memberlakukan Standard Operating Procedure (SOP) penjaminan mutu secara universal. Artinya, aturan ketat ini berlaku mutlak bagi seluruh aktivitas riset domestik, termasuk di tingkat daerah.

Instrumen pengawasan di bawah BRIN kini dirancang berlapis dan tanpa pengecualian. Setiap peneliti wajib melalui proses pemenuhan Klirens Etik (Ethical Clearance), bersedia menjalani audit rekam jejak independen oleh Komite Etik Riset, serta mematuhi kewajiban transparansi data mentah (raw data).

Melalui mitigasi yang solid ini, BRIN berupaya mendorong ekosistem riset nasional agar mengadopsi prinsip Sains Terbuka (Open Science) secara transparan dan bertanggung jawab.

Sanksi Berat

BRIN tidak main-main dalam menegakkan aturan ini. Bagi peneliti atau akademisi yang terbukti melanggar etika akademik, ancaman hukuman maksimal telah disiapkan.

Sanksi tersebut meliputi penghentian total dana hibah riset, pencabutan status kepakaran, hingga pencantuman nama dalam daftar hitam (blacklist) ekosistem riset nasional. Lebih jauh, jika manipulasi data tersebut terbukti merugikan keuangan negara, pelakunya akan berhadapan langsung dengan jerat hukum pidana.

"Kehormatan tertinggi seorang ilmuwan sejati tetap bertumpu pada kejujuran proses dan dampak nyata bagi peradaban, bukan pada kuantitas publikasi semu hasil rekayasa mesin," pungkas Arif.

Topik