Indonesia-China Perkuat Kerja Sama Strategis, Cakup Energi hingga AI – monitorday
Monitorday.com – Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 ditetapkan sebesar Rp240,2 triliun. Angka tersebut mengalami penyesuaian dari proyeksi sebelumnya yang mencapai sekitar Rp268 triliun.
Meski turun sekitar Rp27,8 triliun, alokasi untuk program yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut tetap tergolong sangat besar. Kondisi ini memunculkan perhatian terhadap efektivitas program, dampaknya terhadap perekonomian, serta ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program prioritas lainnya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, sebagaimana dikutip Kompas, menilai penurunan anggaran MBG dapat menjadi sinyal positif bagi perekonomian apabila diikuti dengan peningkatan efektivitas belanja.
Menurut Rizal, anggaran sekitar Rp240 triliun masih sangat besar. Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menjadi persoalan sepanjang belanja tersebut mampu menghasilkan efek pengganda yang kuat bagi perekonomian domestik.
Ia menjelaskan, MBG seharusnya tidak hanya dipandang sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah. Program tersebut juga memiliki potensi menjadi instrumen untuk menggerakkan sektor produksi pangan nasional.
Kebutuhan bahan makanan dalam jumlah besar dapat membuka pasar bagi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, koperasi, sektor transportasi dan logistik, hingga tenaga kerja di daerah.
Karena itu, menurut Rizal, ukuran keberhasilan MBG bukan semata-mata terletak pada besarnya anggaran yang disediakan pemerintah, tetapi pada value for money atau seberapa besar manfaat yang diperoleh dari setiap rupiah yang dibelanjakan.
Program yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 tersebut, lanjutnya, harus mampu menghasilkan dua manfaat sekaligus, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif.
Pandangan serupa mengenai pentingnya dampak ekonomi lokal juga disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. Ia menilai rantai pasok MBG perlu memberikan ruang yang besar bagi UMKM, koperasi, petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha lokal.
Menurut Bhima, efek pengganda MBG akan lebih kuat apabila pengadaan bahan pangan tidak terlalu terkonsentrasi pada pemasok besar, tetapi melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi di daerah.
Dengan model tersebut, dana pemerintah tidak berhenti pada proses pengadaan makanan, tetapi dapat berputar di berbagai lapisan ekonomi masyarakat.
Namun, Bhima juga mengingatkan adanya potensi persoalan pada sisi pasokan. Peningkatan permintaan bahan pangan akibat MBG harus diimbangi dengan peningkatan produksi. Jika tidak, program tersebut justru berpotensi memberikan tekanan terhadap harga pangan.
Persoalan tersebut menjadi penting karena MBG membutuhkan pasokan pangan dalam skala sangat besar dan berkelanjutan. Ketersediaan beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah, susu dan komoditas lainnya harus mampu mengikuti peningkatan permintaan.
Dari sisi fiskal, sejumlah ekonom juga mengingatkan agar besarnya anggaran MBG tidak mengurangi ruang bagi belanja fundamental lainnya, terutama pendidikan dan kesehatan.
Rizal sebelumnya menekankan bahwa MBG perlu berjalan beriringan dengan penguatan kualitas pendidikan. Program pemenuhan gizi akan memberikan manfaat lebih besar apabila anak-anak juga memperoleh pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang baik, serta lingkungan belajar yang mendukung.
Dengan demikian, MBG tidak seharusnya dipandang sebagai program yang berdiri sendiri. Program tersebut idealnya menjadi bagian dari ekosistem pembangunan sumber daya manusia.
Pertanyaan penting yang kemudian muncul bukan sekadar apakah anggaran MBG 2027 turun atau naik, melainkan apakah penyesuaian anggaran tersebut mencerminkan efisiensi atau justru berkurangnya cakupan program.
Pemerintah perlu membuka indikator yang lebih terukur, mulai dari jumlah penerima manfaat, biaya per porsi, kualitas makanan, perubahan status gizi, tingkat keterlibatan UMKM dan produsen lokal, hingga dampaknya terhadap perekonomian daerah.
Jika indikator tersebut dapat dipantau secara transparan, masyarakat dapat menilai apakah anggaran Rp240,2 triliun benar-benar menghasilkan manfaat yang sebanding.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak ditentukan oleh seberapa besar angka yang tercantum dalam APBN. Tantangan utamanya adalah memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi gizi anak, kualitas sumber daya manusia, sekaligus perekonomian masyarakat.
Dengan anggaran Rp240,2 triliun, MBG memiliki peluang untuk menjadi lebih dari sekadar program pemberian makanan. Jika rantai pasoknya melibatkan ekonomi lokal, tata kelolanya efisien, dan dampak gizinya terukur, program ini berpotensi menjadi instrumen investasi sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi nasional.
Sebaliknya, apabila anggaran besar tidak diikuti dengan peningkatan kualitas, ketepatan sasaran, dan dampak ekonomi yang terukur, maka pertanyaan mengenai value for money dan prioritas fiskal akan terus menjadi sorotan.