Komdigi Bantah Jadi "Tukang Sensor", Klaim Tak Bisa Sembarangan Hapus Konten di Medsos - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan, pemerintah bukanlah tukang sensor dalam melakukan pengawasan dan moderasi konten di ruang digital.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarin menyatakan, pemutusan akses terhadap konten di platform digital harus dilakukan berdasarkan aturan dan kewenangan yang berlaku.

Pemerintah tidak bisa sembarangan menghapus konten tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan.

"Dalam melaksanakan kewenangannya itu Komidigi bukan tukang sensor, Kominfo mendorong adanya moderasi, dan tentunya dibarengi dengan moderasi ada literasi juga kepada pengguna, dan ini yang kita dorong terus melalui prioritas-prioritas di dalam program Komdigi," jelas Mediodecci di kantor Kemkomdigi, Jumat (13/11/2026).

Baca juga: Kedaulatan AI Indonesia Bukan soal Bikin Teknologi Sendiri, Ini Penjelasan Komdigi 

Mediodecci Lustarin menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah dalam moderasi konten lebih berfokus pada pengaturan tata kelola platform digital atau digital governance, bukan menindak langsung pengguna.

"Komdigi tidak bisa memutus akses secara sewenang-wenang tanpa ada klasifikasi muatan ilegal atau aduan masyarakat atau lembaga resmi," katanya.

Baca juga: Komdigi: Belum Tentu Ada Kebenaran dalam AI, Penting Cek dan Ricek

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemerintah memiliki kewenangan untuk memerintahkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) memutus akses terhadap konten yang melanggar hukum.

Namun, kewenangan tersebut memiliki batasan. Komdigi hanya dapat langsung memutus akses terhadap dua jenis konten, yakni perjudian daring dan pornografi.

"Jadi, konten yang bisa diputus secara langsung oleh Kominfo hanya dua, perjudian online dan pornografi. Dan kedua konten ini juga sudah kita komunikasikan, koordinasikan kepada platform untuk menjadi bagian dari community guideline mereka, menjadi bagian dari moderasi mandiri yang dilakukan oleh platform," ungkapnya.

Baca juga: Komdigi: Pengguna yang Merasa Kena Shadow Ban Bisa Ajukan Banding

Sementara itu, untuk konten lain, seperti perdagangan ilegal dan disinformasi sektoral, Komdigi harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang berwenang.

Sebagai contoh, penanganan konten perdagangan ilegal harus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan atau Kementerian Keuangan. Adapun konten terkait obat dan makanan tanpa izin edar harus diverifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Komdig tidak melakukan penyidikan dan penegakan hukum pidana secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah Kominfo tidak bisa, ini jelas, bahwa yang membatasi kewenangan Kominfo adalah konstitusi," jelasnya.

Baca juga: Komdigi Integrasikan Data Kementerian dan Lembaga untuk Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penurunan konten dilakukan melalui mekanisme koordinasi antara pemerintah dan platform digital.

Komdigi terlebih dahulu menerima laporan, baik melalui patroli siber, aduan masyarakat, laporan instansi pemerintah, maupun aparat penegak hukum.

Setelah itu, Komdigi memverifikasi data dan bukti pendukung sebelum mengirimkan notifikasi kepada platform untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran konten.

"Jadi kita memberikan notifikasi bahwa terdapat satu batch isinya konten ABCD, dan itu biasa satu batch antara 200 sampai 400 link dalam satu kali pengiriman, yang harus mereka respon," ungkapnya.

Baca juga: Komdigi Klaim Digitalisasi Pangkas Proses Pendaftaran Bansos dari 200 Hari Jadi Hanya 1 Menit

Platform kemudian dapat menyetujui atau menyampaikan keberatan terhadap permintaan penurunan konten tersebut.

Platform juga dapat meminta tambahan waktu untuk melakukan verifikasi.

Ia mengatakan, mekanisme itu dibuat untuk memastikan proses moderasi berjalan sesuai prosedur dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

"Proses penurunan konten dalam konten mendesak 4 jam setelah perintah, kapan perintah muncul? Jadi ada prosesnya, jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat ada ketika kita bicara mekanisme implementasi, kami menyebutnya SAMAN," ujarnya.

"Karena SAMAN ini sebenarnya adalah sistem untuk kami mendeteksi kepatuhan. Artinya, dia nanti akan otomatis mengeluarkan surat teguran, mengeluarkan kode billing kalau denda sudah diterbitkan, dan juga prosesnya adalah memastikan jangka waktu ataupun service level agreement-nya terpenuhi," tuturnya.

Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS