Indonesia Rawan Kebocoran Data
Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia digegerkan oleh dugaan dua kebocoran data yang terjadi pekan ini. Dua kejadian tersebut meliputi kebocoran data paspor sebanyak 34 juta WNI yang tersimpan di server Kementerian Hukum dan HAM, serta kebocoran data pelanggan Indihome sekitar 36 juta pengguna. Dugaan ini masih membutuhkan investigasi lebih lanjut, namun sudah menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran. Hal ini mengindikasikan kurangnya optimalisasi pengelolaan data dan penanganan yang lemah terhadap kasus serupa.
Dalam dua kebocoran data ini, pelaku yang terlibat adalah seorang peretas bernama Bjorka, yang dikenal meresahkan pemilik data pribadi di Indonesia. Bjorka sering mengekspos dan menjual data pribadi di pasar gelap bernama breachedForums di dark web.
Dalam kasus kebocoran data paspor WNI, Bjorka mengklaim memiliki 34,9 juta data pribadi dan telah membocorkan 1 juta sampel data kepada publik. Menurut praktisi keamanan siber Teguh Aprianto, data tersebut dijual dengan harga US$ 10.000 atau sekitar Rp 150 juta. Sementara itu, Bjorka juga mengaku telah mengambil 36 juta data pelanggan Indihome dari platform MyIndiHome dan menjualnya seharga US$ 5.000 atau setara Rp 75,43 juta. Data yang dibocorkan mencakup informasi seperti surel (e-mail), nomor telepon, nomor identitas kependudukan (NIK), dan alamat protokol internet (IP).
BACA JUGA
Kebocoran data terbaru ini menambah daftar kasus sebelumnya, seperti dugaan kebocoran data 19,39 juta pelanggan BPJS Ketenagakerjaan dan dugaan kebocoran data 15 juta nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) sepanjang semester I-2023.
Indonesia juga telah menghadapi banyak kasus dugaan kebocoran data sebelumnya, termasuk data pelanggan PLN sebanyak 17 juta, Indihome sebanyak 26 juta, database 21 ribu perusahaan, registrasi SIM card masyarakat sebanyak 1,3 miliar data, dan data pemilih KPU sebanyak 105 juta.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Pada akhir tahun 2022, dugaan kebocoran data pribadi menargetkan pejabat penting di Indonesia, termasuk mantan Menkominfo Johnny G Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, dan pegiat media sosial Denny Siregar. Namun, penanganan kasus-kasus tersebut masih belum jelas.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang membantu dalam investigasi terkait dugaan kebocoran data paspor WNI dan pelanggan Indihome. BSSN telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait seperti Pusat Data Nasional (PDN) Kemenkominfo, Direktorat LAIP Kemenkominfo, CSIRT Kemenkumham, Pusdatin Kemenkumham, dan Ditjen Imigrasi. Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menyatakan bahwa kasus kebocoran data paspor sedang dalam proses penyelidikan.
BACA JUGA
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo, Semuel A Pangerapan, mengatakan bahwa tim Kemenkominfo sedang bekerja dan belum dapat menyimpulkan adanya kebocoran data paspor WNI. Pemeriksaan hati-hati terhadap data yang beredar masih harus dilakukan sebelum dapat diambil kesimpulan.
Pihak terkait juga mengimbau seluruh penyedia platform digital dan pengelola data pribadi untuk meningkatkan keamanan data pengguna sesuai dengan aturan perlindungan yang berlaku. Kejahatan digital/siber di Indonesia, termasuk penipuan dan scam, merupakan akibat dari kurangnya kemampuan pengelola data dalam menjaga dan melindungi data pribadi yang mereka terima.
Pengamat TIK dan pendiri Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengimbau pihak berwenang untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Polri memiliki kewenangan untuk menindak secara hukum, Kemenkominfo sebagai regulator layanan digital, OJK sebagai regulator industri finansial, dan bank sebagai penampung hasil penipuan. Maraknya kejahatan digital/siber telah menimbulkan ribuan korban dengan kerugian hingga ratusan miliar rupiah.
Kasus kebocoran data yang semakin sering terjadi memperlihatkan perlunya langkah-langkah yang lebih kuat dalam mengamankan data pribadi di era digital.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar