Siap-siap! Kominfo Berencana Tarik PNBP ke Google-Netflix dkk
Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo Ismail mengungkapkan sejumlah cara untuk mengatasi lonjakan trafik jaringan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini. [Screenshot: YouTube Kominfo]
Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengakui kalau industri telekomunikasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja buntut kehadiran platform over the top (OTT) macam Google, WhatsApp, Netflix, Instagram, dan lain-lain.
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kementerian Kominfo, Ismail menyatakan, Pemerintah berupaya mencari titik temu dengan menjaga keseimbangan bisnis infrastruktur melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Musababnya, saat ini banyak penyedia layanan OTT yang memanfaatkan infrastruktur industri telekomunikasi untuk berbisnis dengan jenis layanan yang sama.
“(OTT) menikmati gain yang luar biasa dan itu terjadi di seluruh dunia. Contohnya Google, WhatsApp, Netflix, Instagram, Telegram dan seterusnya yang sekarang lagi panen," ungkap Ismail, dikutip dari siaran pers Kominfo, Rabu (27/3/2024).
Ia menilai kalau platform OTT ini bukan termasuk dalam industri telekomunikasi. Padahal Google-Netflix dkk itu pihak yang sudah memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.
Ismail menjelaskan, saat ini model bisnis telekomunikasi telah berubah. Jika dulu semua pintu infrastruktur seperti industri telko yang menjadi penguasa, sekarang sudah berbalik.
Bahkan, menurutnya, ada kecenderungan di Amerika, saham perusahan industri telekomunikasi berbasis infrastruktur menurun. Sementara saham perusahan OTT cenderung naik.
“Hujan lebat sudah reda, pada industri telekomunikasi karena model bisnis yang berubah seperti infrastruktur pipa yang kondisinya tersendat. Lihat harga-harga sahamnya yang tinggi-tinggi di Amerika dan sebagainya justru yang over-the-top ini. Yang infrastrukturnya mulai turun, bahkan ada beberapa yang sudah mengalami rencana kebangkrutan,” papar dia.
Untuk mengurangi tantangan bisnis industri telekomunikasi Indonesia, Pemerintah mengupayakan arti penting keseimbangan antara PNBP dengan sustainability dari industri telekomunikasi.
“Kalau kita kejar betul-betul PNBP sebesar-besarnya dari mereka, risikonya ada, terjadi perlambatan pembangunan infrastruktur di pelosok-pelosok tanah air, kualitas tidak meningkat,” imbuhnya.
Lebih lagi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, saat ini pemeringkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi Indonesia ada di atas Kamboja dan Laos. Namun Indonesia masih di bawah jika dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura.
“Kita memang punya excuse karena negara kita kepulauan, jumlah penduduknya besar dan sebagainya. Tapi tidak bisa lama-lama excuse ini karena kebutuhan terhadap pemanfaatan infrastruktur digital ekonomi ini adalah masa depan kita," timpal Ismail.
"Jadi infrastruktur ini benar-benar harus excellent dan dia prasyarat bagi bisnis-bisnis yang akan menjalankan dan memanfaatkan TIK,” pungkasnya.
Komentar
Posting Komentar