JAKARTA, SELULAR.ID – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) buka suara terkait nasib Satelit Republik Indonesia atau Satria, jika Starlink masuk.
Tidak hanya Satria, nasib menara BTS 4G dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), hingga Palapa Ring juga terancam jika ada Starlink.
Kominfo menjelaskan jika layanan internet satelit Starlink disebut bisa berjalan bersama program internet pemerintah buat daerah pedalaman.
Semuanya tergantung pada instansi pengguna layanan itu.
Pemerintah dan BUMN saat ini punya sejumlah layanan internet di daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T), seperti menara BTS 4G dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Satelit Satria-1, dan Palapa Ring.
Selain itu, ada Satelit Merah Putih-2 yang punya misi pemerataan digital dan mengurangi kebergantungan kapasitas satelit asing.
Sasaran penggunanya ialah perusahaan.
Baca juga: Kominfo Jamin Starlink Tidak Gerus Bisnis Internet Lokal
Bulan lalu, Starlink yang dioperasikan SpaceX milik miliarder Elon Musk lolos Uji Layak Operasi (ULO) di Indonesia.
Layanannya masih akan diuji coba di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Mei ini.
Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong menuturkan layanan internet satelit Starlink masih diperlukan lantaran layanan internet pemerintah belum menjangkau sebagian penduduk.
Ia pun mengutip hasil Survei Penetrasi Internet 2024 dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menyatakan tingkat penetrasi internet Indonesia baru 79,5 persen, naik dari tahun sebelumnya 78,19 persen.
Artinya, masih ada sekitar 20 persen penduduk Indonesia yang belum bisa menikmati layanan internet.
“Satria belum bisa meng-cover seluruhnya. Dia kan ada 11 Stasiun Bumi, layanannya cuma di tempat-tempat Stasiun Bumi itu. Di tempat lain dia tidak bisa meng-cover,” ujar Usman, di kantornya, Jakarta, Jumat (3/5).
“Karena itu diperlukan teknologi lain, dalam arti sama-sama satelit cuma yang satu low [orbit] yang lainnya lebih tinggi orbitnya.”
Starlink sendiri ditempatkan di orbit rendah Bumi, atau Low Earth Orbit (LEO). Sementara, satelit kebanyakan, termasuk milik Pemerintah, ditempatkan di orbit yang lebih tinggi, Geostationary Orbit (GEO).
Satelit Satria-1 sendiri dioperasikan bersama 11 Stasiun Bumi. Fungsinya adalah untuk memantau sekaligus mengontrol satelit.
Stasiun Bumi itu ada di Cikarang, Jawa Barat, yang merupakan stasiun kontrol satelit utama dan pusat operasi jaringan (Network Operation Center).
Ada juga stasiun kontrol satelit cadangan (Back-Up Satellite Control Center) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Stasiun lainnya akan difungsikan sebagai gateway, yakni di Batam, Pontianak, Tarakan, Manado, Kupang, Ambon, Manokwari, Timika, dan Jayapura.
Baca juga: APJII Sepakat Gandeng Starlink Untuk Akses Internet di Seluruh Indonesia
Usman menjelaskan layanan di 3T dari pemerintah itu pada prinsipnya adalah menyediakan akses internet buat warga di wilayah yang operator seluler masih enggan masuk karena “nilai keekonomiannya tidak sampai.”
Misalnya, akibat jumlah penduduknya terlalu sedikit.
“Tapi ada perusahaan yang mau menghadapi tantangan semacam itu lho. Ya tentu kan kita buka lah, kita berikan ruang,” tutur dia.
“Tentu akan kita tata karena kebutuhannya masih ada, pasarnya masih ada. Kalau [pasarnya] sudah jenuh tentu tidak akan kita buka. Karena pasarnya masih ada, sekurang-kurangnya ada 20-an persen yang bisa digarap,” urai Usman.
Soal potensi Starlink ‘memangsa’ pasar BTS BAKTI dan Satria-1, Usman mengatakan, “ini yang menjadi tugas pemerintah untuk menatanya.”
Dia juga mengatakan layanan internet Starlink bisa dipakai kementerian/lembaga saat sudah resmi beroperasi di Indonesia.
“Kalau ada [layanan] BAKTI, dia (K/L) pakai BAKTI. Kalau BAKTI belum masuk, ya dia bisa pake Starlink, atau dia bisa pakai dua-duanya, enggak masalah,” ungkap Usman.
“Kan dia (Starlink) kan retail ya. Kalau pemerintah mau langganan dengan itu ya terbuka, tidak ada masalah,” sambungnya.
Usman mencontohkannya dengan pendekatan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, bersama Menko Maritim Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, kepada Starlink agar bisa menggunakan layanan mereka di Puskesmas dan Rumah Sakit-Rumah Sakit daerah terpencil.
Baca juga: Kominfo Akan Berikan Insentif Kepada Para Operator Seluler Bulan Juni
“Artinya kalau Kemenkes, [yang merupakan] instansi, bisa, berarti yang lain juga boleh kan?” ucapnya retoris.
Ia pun membuka peluang ada harga berbeda buat internet di fasilitas publik.
“Cuma nanti mungkin siapa tau yang di-approach oleh Menkes Pak Budi Gunadi Sadikin itu ‘untuk pemerintah murah lah, beda dengan untuk swasta atau umum, boleh aja dong, ini untuk puskesmas lho, RS lho, layanan publik kira-kira’.”
“Terserah nanti Starlink mau memberi diskon apa tidak,” tandas dia.
Ikuti berita Selular.id di Google News
Komentar
Posting Komentar