Negara Barat Tak Akan Dapat Data Rahasia Rusia dengan Menangkap Bos Telegram Durov - inews

 

Negara Barat Tak Akan Dapat Data Rahasia Rusia dengan Menangkap Bos Telegram Durov

MOSKOW, iNews.id - Negara-negara Barat tak akan mendapat data sensitif tentang Rusia dengan menangkap pendiri sekaligus CEO Telegram Pavel Durov. Kepolisian Prancis menangkap pria kelahiran Rusia itu pada akhir pekan lalu atas berbagai tuduhan. 

Bos badan intelijen luar negeri Rusia SVR Sergei Naryshkin menegaskan dirinya sama sekali tak khawatir dengan penangkapan Durov.

"Saya sangat berharap dia (Durov) tidak akan memberikannya (data rahasia Rusia)," kata Naryshkin, kepada kantor berita TASS, dikutip Rabu (28/7/2024).

Durov ditangkap di bandara Paris setelah tiba dengan pesawat jet pribadi dari Azerbaijan pada Sabtu. 

Jaksa penuntut Prancis mendakwa pria yang juga memiliki kewarganegaraan Prancis, Rusia, Uni Emirat Arab (UEA), dan St Kitts dan Nevis, dengan tuduhan pornografi anak, penjualan narkoba, penipuan, dan aktivitas kriminal lain di platformnya. 

Durov juga sedang diselidiki atas tuduhan menolak bekerja sama dengan penegak hukum yang menyelidiki kejahatan dunia maya dan keuangan.

Telegram menolak tuduhan tersebut dengan menjelaskan tidak masuk akal suatu platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan yang mungkin dilakukan pengguna.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan penangkapan Duroiv jelas atas perintah dari seseorang. Dia menyebut orang-orang di balik keputusan itu berharap mendapatkan kode enkripsi Telegram. 
"Tindakan Prancis telah membuktikan bahwa Telegram memang jaringan yang tangguh dan populer," ujarnya.

Namun Presiden Prancis Emmanuel Macron membantah penangkapan Durov bermotif politik. Negaranya tetap berkomitmen pada prinsip kebebasan berbicara. 

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengomentari pernyataan Macron dengan mengatakan penyelidikan Durov bisa berubah menjadi politis.

"(Setiap tuduhan terhadap Durov) Memerlukan dasar bukti yang serius. Jika tidak, ini akan menjadi upaya langsung untuk membatasi kebebasan berkomunikasi dan, bisa dibilang, untuk secara langsung mengintimidasi pimpinan sebuah perusahaan besar,” katanya.

Baca Juga