Rusia: AS Perintahkan Penangkapan Pavel Durov demi Kuasai Telegram
MOSKOW, iNews.id – Penangkapan pendiri Telegram, Pavel Durov, oleh aparat berwenang Prancis, akhir pekan lalu, terus menuai kritik dari Moskow. Ketua Duma Negara (Parlemen) Rusia, Vyacheslav Volodin, menuduh AS sebagai dalang penangkapan miliarder muda itu.
“Faktanya, Washington berada di balik penangkapan Durov. Telegram adalah salah satu dari sedikit dan, pada saat yang sama, platform daring terbesar yang tidak memiliki pengaruh Amerika Serikat,” ungkap Volodin melalui aplikasi Telegram, Selasa (27/8/2024).
Menurut dia, Durov ditangkap dengan tujuan agar Amerika mendapatkan kendali atas aplikasi pengiriman pesan tersebut menjelang Pilpres AS 2024. Namun, politikus terkemuka Rusia itu tidak memberikan bukti atas tuduhannya tersebut.
“Telegram beroperasi di banyak negara yang menjadi kepentingan (AS). Selama pemilihan presiden AS mendatang, penting bagi (Presiden AS Joe) Biden untuk mengambil alih Telegram,” katanya.
Volodin mencatat, sebagian besar media sosial global berasal dari AS dan dikendalikan oleh Gedung Putih. Menurut dia, Pemerintah AS menggunakan pengawasan pada jejaring sosial dan penyensoran total sebagai cara untuk mengelola politik dan menyebarkan pengaruhnya ke pihak luar.
“AS belum dapat memaksa Telegram untuk melakukan pra-moderasi dan memberikan data kepada Departemen Luar Negeri AS dan Badan Intelijen Pusat AS (CIA). Oleh karena itu, mereka mencoba mendakwa Durov melalui Prancis dengan lebih dari 10 kejahatan, yang daftar pasalnya cukup banyak,” ujar Volodin.
Durov adalah pengusaha kelahiran Rusia. Selain tercatat sebagai warga negara Rusia, dia juga memiliki sejumlah kewarganegaraan lain, di antaranya Uni Emirat Arab (UEA) dan Prancis.
Sabtu (24/8/2024) lalu, Durov ditangkap di Prancis atas tuduhan terkait penggunaan aplikasi Telegram untuk tujuan kriminal, termasuk terorisme, perdagangan narkoba, pencucian uang, dan penipuan. Sejumlah pasal yang didakwakan otoritas Prancis kepadanya dapat membuat miliarder berusia 39 tahun itu terancam dipenjara hingga 20 tahun.
Sementara Presiden Prancis, Emmanuel Macron, berdalih bahwa penangkapan Durov murni keputusan hukum dan bukan keputusan politis.
Komentar
Posting Komentar