Iran Larang WhatsApp atas Tuduhan Pro-Israel, Ini Tanggapan Meta - iness

TEHERAN, iNews.id - Pemerintah Iran kembali mengambil langkah tegas terhadap layanan digital asing dengan meminta seluruh warganya menghapus aplikasi pesan populer WhatsApp. Desakan ini didasarkan pada tuduhan bahwa WhatsApp mengumpulkan data pengguna dan mengirimkannya ke Israel meski pemerintah tidak menyertakan bukti atau penjelasan rinci atas tuduhan tersebut.

Baca juga Cetak Sejarah, Negara Ini Punya Menteri AI Pertama di Dunia, Tugasnya Berantas Korupsi - Merdeka

WhatsApp telah lama menjadi aplikasi penting bagi warga Iran dalam berkomunikasi, terutama sejak banyak platform media sosial lain seperti Instagram, Facebook, dan X (sebelumnya Twitter), diblokir oleh otoritas setempat. 

Meskipun demikian, banyak warga Iran tetap bisa mengakses layanan-layanan tersebut menggunakan VPN atau proxy.

Sebelumnya, Iran pernah melarang WhatsApp pada 2022 menyusul gelombang unjuk rasa besar-besaran setelah kematian seorang perempuan dalam tahanan polisi moral. Namun larangan itu akhirnya dicabut pada akhir 2024.

Baca juga Google DeepMind Siap Gunakan AI untuk Mengobati Kanker | Sindonews

Merespons langkah terbaru ini, Meta, induk dari WhatsApp, mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan kekhawatiran atas tuduhan palsu yang digunakan untuk membatasi akses komunikasi publik.

“Kami tidak melacak lokasi pengguna, tidak menyimpan catatan siapa mengirim pesan kepada siapa, dan tidak memantau isi pesan pribadi,” bunyi pernyataan Meta.

“Kami tidak memberikan informasi secara massal kepada pemerintah mana pun.”

WhatsApp menekankan bahwa sistemnya menggunakan enkripsi end-to-end, yang membuat hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat membaca isi komunikasi mereka. Bahkan pihak WhatsApp sendiri tidak dapat mengaksesnya, sehingga tuduhan bahwa data dikirimkan ke pihak asing dianggap tidak berdasar.

Larangan ini muncul di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat antara Iran dan Israel. Dalam situasi seperti ini, pemerintah Iran tampak semakin memperketat kendali atas arus informasi digital, menimbulkan kekhawatiran baru terkait kebebasan berekspresi dan hak atas privasi di negeri para mullah tersebut.