- Google menghapus hampir 11.000 channel YouTube yang terkait dengan kampanye propaganda China, Rusia, dan Iran.

Perusahaan tersebut mengumumkan dalam siaran pers pada 21 Juli bahwa pada kuartal kedua tahun ini, mereka menghapus ribuan channel YouTube, akun Iklan (Ad), dan satu blog Blogger yang terhubung dengan negara-negara tersebut.

Langkah ini merupakan bagian dari pekerjaan yang dilakukan oleh Google Threat Analysis Group untuk melawan kampanye disinformasi.

Pada kuartal pertama tahun 2025, Google telah menghapus lebih dari 23.000 channel YouTube serta sejumlah aset lain yang terkait dengan layanan Google, di mana sebagian besar di antaranya terkait dengan Tiongkok dan Rusia.

Lebih dari 7.700 channel dan aset lainnya yang dihapus pada kuartal kedua diketahui terhubung dengan Tiongkok. Kampanye tersebut terutama membagikan konten yang mendukung Partai Komunis Tiongkok, baik dalam bahasa Mandarin maupun Inggris.

Channel-channel tersebut sering mengomentari urusan luar negeri Amerika Serikat dan menyuarakan dukungan terhadap pemimpin Tiongkok, Xi Jinping.

Dari sisa channel lainnya, lebih dari 2.000 di antaranya terhubung dengan Rusia atau entitas Rusia dan menyebarkan konten dalam berbagai bahasa. Channel-channel ini mendukung Rusia dan mengkritik Ukraina, NATO, serta negara-negara Barat lainnya.

Pada Mei saja, perusahaan menghapus 20 channel YouTube, empat akun Iklan, dan satu blog Blogger yang terkait dengan media milik negara Rusia, RT.

Ini terjadi lebih dari tiga tahun setelah keputusan YouTube pada Maret 2022 untuk memblokir channel RT dari platformnya menyusul invasi Rusia ke Ukraina.

Channel-channel lain yang dihapus dari platform tersebut merupakan bagian dari kampanye yang terkait dengan Azerbaijan, Iran, Turki, Israel, Rumania, dan Ghana.

Pada akhir tahun 2019, Google mengumumkan bahwa Threat Analysis Group diberi tugas khusus untuk melawan peretasan dan disinformasi yang didukung oleh negara.

Seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap negara-negara yang dianggap sebagai musuh, berbagai langkah lain juga telah diambil, termasuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DOD).

Microsoft mengumumkan pada 18 Juli bahwa mereka akan menghentikan penggunaan insinyur berbasis di Tiongkok untuk dukungan teknis terhadap sistem cloud milik DOD.

Kepala Komunikasi Microsoft, Frank Shaw, menyatakan bahwa perusahaan mengambil langkah ini untuk memastikan bahwa “tidak ada tim rekayasa yang berbasis di China” yang terlibat dalam pemeliharaan sistem cloud milik Pentagon.

“Kami tetap berkomitmen untuk menyediakan layanan yang paling aman bagi pemerintah Amerika Serikat, termasuk bekerja sama dengan mitra keamanan nasional kami untuk mengevaluasi dan menyesuaikan protokol keamanan kami sesuai kebutuhan,” kata Shaw melalui platform X.

Ditambah lagi pada Juli, Gubernur Utah, Spencer Cox, mengumumkan bahwa sebuah perusahaan milik China telah diblokir dari pembelian tanah di dekat bandara karena adanya undang-undang yang melarang kepemilikan tanah oleh entitas yang dikategorikan sebagai musuh.

(wbs)