Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar. (Antara/Antara)

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Alexander Sabar meminta penyedia layanan infrastruktur internet Cloudflare untuk lebih kooperatif dengan pemerintah dalam upaya menekan peredaran situs  judi online (judol).

“Cloudflare seharusnya bisa bekerja sama. Mereka tidak perlu menerima semua permintaan penggunaan layanan CDN. Jika ada yang merugikan Indonesia, mestinya bisa ditolak. Ini konteksnya moderasi, artinya ada penyaringan,” ujar Alexander saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2025) dikutip dari Antara.

Kemenkomdigi Tindak 8.320 Konten Terorisme, Meta Terbanyak

Kemenkomdigi mengungkapkan sebagian besar situs judi online yang telah ditindak diketahui menggunakan infrastruktur Cloudflare.

Dari sampel 10.000 situs judol yang ditangani pada periode 1–2 November 2025, lebih dari 76% di antaranya memanfaatkan layanan Cloudflare, termasuk untuk menyembunyikan alamat IP dan mempercepat perpindahan domain guna menghindari pemblokiran.

Alexander juga menambahkan Cloudflare termasuk dalam daftar 25 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang belum terdaftar di Kemenkomdigi, sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 mengenai PSE Lingkup Privat (PM Kominfo 5/2020).

Cloudflare diberikan waktu hingga 14 hari kerja untuk memenuhi kewajiban pendaftarannya. Jika tidak, Kemenkomdigi akan menerapkan sanksi administratif, termasuk kemungkinan pemutusan akses layanan sesuai Pasal 7 dalam regulasi tersebut.

Kemenkomdigi Masih Kaji Wacana Sertifikasi untuk Influencer Indonesia

Melihat banyaknya situs yang menggunakan layanan Cloudflare, Alexander menyarankan agar pemilik situs mulai mempertimbangkan alternatif layanan internet apabila akses Cloudflare diblokir pemerintah.

“Dengan adanya peringatan ini, setidaknya para pengguna Cloudflare sudah bisa mulai mencari opsi lain,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah tetap membuka peluang kerja sama dengan platform global, selama mereka menunjukkan komitmen terhadap regulasi dan menjaga keamanan ruang digital.

“Kami selalu siap bekerja sama, tetapi kepatuhan terhadap aturan adalah batas yang harus dihormati. Menjaga ruang digital Indonesia tetap aman merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.