Kesaksian Sekolah: Chromebook Tidak Sesuai untuk Sekolah Dasar - Kompas
2 min read
Kesaksian Sekolah: Chromebook Tidak Sesuai untuk Sekolah Dasar
Kamis, 08 Januari 2026 - 16:17 WIB
A
A
A
JAKARTA - Laptop berbasis Chromebook yang diberikan pemerintah pusat ke sekolah dasar dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Hal tersebut diungkapkan Kepala SDN 1 Gunaksa dan SDN 1 Takmung di Kabupaten Klungkung, Bali.
Keterbatasan akses sistem dan ketergantungan pada akun belajar membuat perangkat tersebut jarang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Pemanfaatannya sangat terbatas meski menerima masing-masing 15 unit Chromebook sejak 2020.
Kepala SDN 1 Gunaksa Wayan Agus Kabiana mengungkapkan Chromebook berbeda jauh dengan laptop berbasis Windows atau macOS yang lebih fleksibel digunakan untuk pembelajaran dasar. “Chromebook ini aksesnya sangat terbatas. Untuk siswa SD, tidak bisa bebas digunakan seperti laptop biasa. Akhirnya hanya dipakai untuk ANBK dan sesekali olimpiade,” ujarnya, Kamis (8/1/2026).
Masalah lain muncul karena tidak semua siswa memiliki akun belajar.id, yang menjadi syarat utama penggunaan Chromebook. Akibatnya, untuk kegiatan pembelajaran pun sekolah kerap menggunakan akun email milik guru.
Kondisi serupa terjadi di SDN 1 Takmung, Kecamatan Banjarangkan. Kepala SDN 1 Takmung I Nyoman Mudatra menuturkan, Chromebook jarang digunakan untuk pembelajaran rutin karena keterbatasan akses tersebut.
“Kalau untuk pembelajaran, biasanya pakai akun guru. Tidak semua siswa punya ID belajar, jadi memang tidak maksimal,” tuturnya.
Padahal, tujuan awal bantuan Chromebook adalah mendorong digitalisasi pembelajaran di sekolah. Namun dalam praktiknya, perangkat itu hanya aktif digunakan saat ANBK yang berlangsung setahun sekali, atau kegiatan tertentu seperti Olimpiade Sains Nasional.
Sejumlah Chromebook di kedua sekolah tersebut kini sudah rusak dan tidak lagi digunakan. Untuk menunjang kegiatan siswa, sekolah justru mengandalkan laptop standar berbasis Windows yang dinilai lebih praktis dan mudah dioperasikan.
Realitas di lapangan ini memperkuat kritik terhadap kebijakan pengadaan Chromebook secara nasional. Kebijakan yang diluncurkan pada periode Menteri Nadiem Makarim tersebut kini berada dalam pusaran kasus hukum yang ditangani Kejaksaan.
Proses hukum itu membuka kembali perdebatan soal ketepatan pemilihan Chromebook sebagai perangkat utama pendidikan, terutama untuk jenjang sekolah dasar.
Dalam kasus tersebut, negara diduga merugi lebih dari Rp2 triliun, menempatkan mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sebagai pesakitan. Nadiem juga didakwa menerima aliran dana hampir Rp900 miliar.
Keterbatasan akses sistem dan ketergantungan pada akun belajar membuat perangkat tersebut jarang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Pemanfaatannya sangat terbatas meski menerima masing-masing 15 unit Chromebook sejak 2020.
Kepala SDN 1 Gunaksa Wayan Agus Kabiana mengungkapkan Chromebook berbeda jauh dengan laptop berbasis Windows atau macOS yang lebih fleksibel digunakan untuk pembelajaran dasar. “Chromebook ini aksesnya sangat terbatas. Untuk siswa SD, tidak bisa bebas digunakan seperti laptop biasa. Akhirnya hanya dipakai untuk ANBK dan sesekali olimpiade,” ujarnya, Kamis (8/1/2026).
Masalah lain muncul karena tidak semua siswa memiliki akun belajar.id, yang menjadi syarat utama penggunaan Chromebook. Akibatnya, untuk kegiatan pembelajaran pun sekolah kerap menggunakan akun email milik guru.
Kondisi serupa terjadi di SDN 1 Takmung, Kecamatan Banjarangkan. Kepala SDN 1 Takmung I Nyoman Mudatra menuturkan, Chromebook jarang digunakan untuk pembelajaran rutin karena keterbatasan akses tersebut.
“Kalau untuk pembelajaran, biasanya pakai akun guru. Tidak semua siswa punya ID belajar, jadi memang tidak maksimal,” tuturnya.
Padahal, tujuan awal bantuan Chromebook adalah mendorong digitalisasi pembelajaran di sekolah. Namun dalam praktiknya, perangkat itu hanya aktif digunakan saat ANBK yang berlangsung setahun sekali, atau kegiatan tertentu seperti Olimpiade Sains Nasional.
Sejumlah Chromebook di kedua sekolah tersebut kini sudah rusak dan tidak lagi digunakan. Untuk menunjang kegiatan siswa, sekolah justru mengandalkan laptop standar berbasis Windows yang dinilai lebih praktis dan mudah dioperasikan.
Realitas di lapangan ini memperkuat kritik terhadap kebijakan pengadaan Chromebook secara nasional. Kebijakan yang diluncurkan pada periode Menteri Nadiem Makarim tersebut kini berada dalam pusaran kasus hukum yang ditangani Kejaksaan.
Proses hukum itu membuka kembali perdebatan soal ketepatan pemilihan Chromebook sebagai perangkat utama pendidikan, terutama untuk jenjang sekolah dasar.
Dalam kasus tersebut, negara diduga merugi lebih dari Rp2 triliun, menempatkan mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sebagai pesakitan. Nadiem juga didakwa menerima aliran dana hampir Rp900 miliar.
(rca)