LensaHukum.co.id, Pemerintah mendorong generasi muda mengambil peran lebih besar dalam pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) agar Indonesia tidak sekadar menjadi konsumen teknologi global. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan dorongan tersebut dalam Indonesia Youth Summit 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026), dengan menekankan pentingnya inovasi dan tanggung jawab digital.

Dilansir dari Headline, Meutya menilai Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara pencipta teknologi, pengetahuan, dan solusi bagi dunia dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.

Ia mengingatkan bahwa generasi muda perlu menentukan arah perkembangan teknologi nasional, bukan hanya menikmati produk yang dikembangkan negara lain.

"Dalam 20 tahun menuju Indonesia Emas 2045, kita juga perlu bertanya, apakah Indonesia akan menjadi bangsa pengguna teknologi yang diciptakan oleh bangsa lain, atau kita ingin bergerak menjadi bangsa yang ikut menciptakan teknologi, pengetahuan, dan juga solusi bagi dunia. Kalau ini saya yakin teman-teman memilih yang nomor dua, betul?" ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Meutya juga menyoroti besarnya potensi ekonomi digital Indonesia. Menurut data yang disampaikannya, jumlah pengguna internet nasional mencapai sekitar 260 juta orang, dengan kontribusi sebesar 30 persen terhadap total ekonomi digital ASEAN.

Namun, pertumbuhan tersebut perlu berjalan beriringan dengan produktivitas, inovasi, dan perlindungan masyarakat. Pemerintah mengusung tiga agenda transformasi digital, yakni terhubung, bertumbuh, dan terjaga.

Meutya mengingatkan bahwa pencapaian ekonomi tidak boleh mengorbankan keselamatan anak dan nilai kemanusiaan dalam penggunaan teknologi.

"Kalau pertumbuhan ekonominya tercapai 360 juta dolar di 2030, tapi anak-anaknya tidak terjaga, anak-anaknya terpapar pornografi, anak-anaknya terpapar konten berbahaya, bangsa malah terpecah belah, itu juga tidak layak. Tidak ada pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun yang layak dikejar kalau nilai-nilai kemanusiaan kita menjadi hilang, diterabas oleh mesin-mesin ini," tegas Meutya.

Perubahan teknologi juga akan memengaruhi struktur lapangan kerja. Dalam proyeksi yang dipaparkan Meutya, sebanyak 92 juta pekerjaan diperkirakan tergantikan pada 2030, sementara 170 juta pekerjaan baru berpotensi muncul.

Data yang disampaikannya menunjukkan 62 persen perusahaan mencari pekerja yang mampu berkolaborasi dengan AI. Sementara itu, 77 persen perusahaan telah melakukan peningkatan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja.

Meutya menjelaskan bahwa pekerjaan rutin, berulang, dan terstruktur memiliki risiko lebih besar mengalami otomatisasi. Sebaliknya, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan meningkat pada bidang data besar, teknologi finansial, AI, pembelajaran mesin, dan pengembangan perangkat lunak.

"Pekerjaan yang sifatnya rutin, repetitif, terstruktur, relatif mudah distandardisasi, memang akan menjadi kelompok yang paling rentan untuk terotomatisasi. Kemudian, ada pekerjaan-pekerjaan yang justru akan semakin tinggi jumlahnya di big data, fintech, artificial intelligence, dan machine learning serta software development," jelas Meutya.

Untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja, pemerintah mendorong pendidikan sains dan teknologi, penelitian, serta kolaborasi antara perguruan tinggi, perusahaan rintisan, dan investor.

Melalui Garuda Spark Innovation Hub, pemerintah telah mengembangkan 10 Innovation Hub, menjangkau 15.700 talenta, membina 80 perusahaan rintisan, serta mencatat investasi langsung sebesar Rp429,5 miliar.

Meutya menyebut pembangunan ekosistem AI membutuhkan dukungan infrastruktur, tata kelola data, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan akses pembiayaan.

"Kita memerlukan fondasi yang saling melengkapi, infrastruktur digital dan komputasi yang memadai, tata kelola dan ketersediaan data yang berkualitas, pengembangan talenta, riset, dan inovasi, serta akses pembiayaan dan pasar," papar Meutya.

Selain pengembangan ekosistem, pemerintah mengajukan Peraturan Presiden tentang Etika AI dan Peta Jalan AI. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan inovasi berkembang secara aman sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Meutya menegaskan bahwa penyusunan regulasi bukan bertujuan membatasi kreativitas, melainkan menyediakan pedoman agar pemanfaatan teknologi tetap bertanggung jawab.

"Bukan untuk menghambat inovasi, tapi untuk membuat sebuah inovasi itu aman dan terlindungi, karena pemerintah juga tugasnya adalah melakukan perlindungan bagi rakyatnya dalam hal apa pun," tegas Meutya.

Dalam pengembangan kemampuan generasi muda, Meutya menekankan tiga aspek utama, yaitu berpikir kritis dan berani bertanya, menciptakan inovasi, serta bertanggung jawab. Ketiga kemampuan tersebut diperlukan agar anak muda mampu menghasilkan karya yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa kemudahan penggunaan teknologi dapat membuat seseorang terlalu nyaman menjadi konsumen. Karena itu, pemanfaatan AI perlu diarahkan pada penciptaan solusi dan peningkatan produktivitas.

"Ilmu ini yang justru bisa membuat kita pindah dari pengguna teknologi menjadi pencipta yang memberi dampak. Kemudian, berani, cukup berani untuk menciptakan. Menjadi pengguna itu memang nyaman sekali, teman-teman. Saking nyamannya, kita cenderung akan memilih menjadi pengguna saja," ajak Meutya.

Meutya turut memaparkan sejumlah penerapan AI dan Internet of Things (IoT) yang telah diarahkan untuk membantu masyarakat. Contohnya meliputi peningkatan efisiensi pengelolaan lumbung padi di Sragen, penghematan listrik bagi petambak ikan nila di Sukabumi, serta pemanfaatan data pelanggan oleh pelaku UMKM.

Ia juga menyoroti pentingnya keberagaman data dalam pengembangan AI. Menurutnya, data yang tidak mewakili berbagai kelompok masyarakat berpotensi menghasilkan teknologi yang bias dan tidak memberikan informasi secara akurat.

"AI baru menjadi bisa dipertanggungjawabkan ketika dia mengoleksi data yang beragam. Selama belum, maka dia menjadi teknologi yang sangat bias. Dia cenderung menyenangkan penggunanya saja, dia memberi validasi, bukan informasi, padahal yang kita perlukan untuk produktivitas bukan validasi, tapi informasi yang akurat," jelas Meutya.

Dalam kesempatan tersebut, Meutya juga menekankan bahwa keputusan akhir dalam pemanfaatan AI harus tetap berada di tangan manusia. Ia mengingatkan pentingnya empati dan kecintaan terhadap tanah air menjelang peringatan 100 Tahun Sumpah Pemuda pada 2028.

"Meskipun teknologi sudah bisa seperti itu, keputusan akhir harus ada di manusia. Kita harus jadi pemimpin dari AI itu sendiri. Ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan, ada empati, dan juga terakhir yang paling utama, cinta tanah air, karena AI tidak punya tanah air," pungkas Meutya.